Detikinvestigasi.Com.Tulang Bawang. Terkait adanya berita yang sudah di muat oleh beberapa media online waktu lalu dengan adanya dugaan pemotongan dana bantuan UPPO dari ketua komisi lV DPR RI Fraksi PDIP Sudin SE Yang di salurkan melalui pengurus kaukus perempuan parlamen provinsi Lampung senilai Rp.200.000.000 yang di terima oleh salah satu kelompok tani,Kampung Ringin Sari,Kecamatan Banjar Margo,Kabupaten Tulang Bawang,Sedangkan dana tersebut di peruntukan untuk pembelian sapi,pembelian armada bentor dan pembuatan kandang / rumah ternak,dari dana Rp.200.000.000 tersebut di potong oleh oknum dinas pertanian senilai Rp.16000.000 dengan alasan untuk biaya pengamanan.
Dengan adanya dugaan pemotongan dana bantuan UPPO dari Komisi IV DPR RI yang di lakukan oleh oknum dinas pertanian berinisial AD tersebut,Hamidi,Wakil direktur SIKK-HAM.Geram dan angkat bicara.
Pada isi berita sebelumnya yang sudah di muat oleh beberapa media online terkait adanya dugaan pemotongan dana anggaran oleh oknum dinas pertanian yang di ungkapkan oleh ketua kelompok tani berinisial SGN kepada awak media di kediamannya,Sabtu 20/8)2022.menatakan.
“Kami pada saat mendapatkan bantuan dana senilai Rp.200.000.000.tersebut,
pihak oknum dinas pertanian berinisial AD dan IR meminta uang sejumlah 16.000.000 kepada kami dengan bahasa untuk uang pengamanan yaitu untuk LSM dan Polisi.
“Saat ini dana tersebut sudah kami belanjaka untuk pembelian sapi sebanyak 8 ekor senilai Rp. 8.000.000. per ekor,pembuatan rumah ternak hewan,pembelian bentor pengangkut rumput dan pembuatan rumah ternak.”Ungkap SGN.
Pada hari Selasa 13/8/2022 awak media menjumpai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana(Sapras)Tulang Bawang,Andre,diruang kerjanya untuk memintai tanggapan terkait adanya dugaan pemotongan dana bantuan yang di diduga dilakukan oleh oknum dinas pertanian,”Andre,mengungkapkan,kalau terkait pemotongan dana tersebut saya tidak tahu,tugas saya hanya monitoring kalau sudah di belanjakan sapi dan sapinya ada berikut pembuatan kandangnya maka tugas kami selesai.
“Untuk oknum yang diduga melakukan pemotongan dana dari kelompok tani tersebut saat ini sudah tidak ada lagi di sini,orangnya sudah pindah ke dinas intansi lain,Maka kawan-kawan silahkan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan agar semuanya bisa jelas.”Kata Andre.
Di lain hari,”Kepala Dinas Pertanian,Ir Nurmansyah,ketika di jumpai diruang kerjanya untuk di pintai tanggapan lagi terkait adanya dugaan pemotongan dana bantuan UPPO yang diduga di lakukan oknum dinas pertanian berinisial AD dan IR,Mengatakan,”Saya sudah ketemu dengan IR dan IR Mengatakan kalau dia akan mengusut adanya Vidio pengakuan ketua kelompok tani tersebut dan dia tidak terima karena tidak ada pembuktian bahwa dirinya memotong dana anggaran pembelian sapi tersebut,”Kata Nurman,bicara dengan singkat kepada awak media.”Senin 5/9/2022.
Menyikapi hal tersebut di atas wakil Direktur Sentral Investigasi Korupsi Akuntabilitas dan Hak Asasi Manusia(SIKK-HAM)
“Hamidi,ketika di jumpai oleh awak media dikediamannya,Senin 5/9/2022,sangat geram dan dirinya angkat bicara,”Saya selaku wakil Direktur Lembaga SIKK-HAM,”Saya,sangat menyayangkan atas prilaku oknum dinas yang diduga melakukan pemotongan dana bantuan dari
Komisi IV DPR RI,sedangkan dana tersebut sudah jelas di peruntukan untuk membantu kesejahraan petani melalui program UPPO dari kementrian,oknum-oknum seperti itu yang mencoreng nama baik intansi terutama intansi pertanian kabupaten tulang bawang.
“Kami selaku pihak lembaga tidak terima nama LSM dan Polisi di catut sesuai pengakuan ketua kelompok tani berinisial SGN dalam Vidio yang berdurasi kurang lebih 2:35 detik tersebut,yang mengatakan bahwa dana Rp.200.000.000 di potong oleh oknum dinas pertanian senilai Rp 16.000.000 dengan alibi untuk pengamanan LSM dan Polisi.
Nama lembaga dan polri untuk di jadikan alasan oknum dinas pertanian untuk melakukan pemotongan dana dari pihak ketua kelompok tani yang mendapatkan bantuan program UPPO tersebut,Kami akan menindak lanjuti kasus ini sampai tuntas agar bisa memberi efek jera kepada oknum-oknum dinas yang tidak bertanggung jawab.”Pungkas Hamidi.
