Detikinvestigasi.com .Buleleng.
Tokoh masyarakat Buleleng Ketut Suastika, SH (mantan DPRD) menyoroti pasar Banyuasri, Buleleng. Sejak pembangunannya pasar tersebut bermasalah dan diduga berpotensi merugikan keuangan negara.
Menurut Suastika, pasar megah yang diresmikan pada 30 Maret 2021 tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahkan sejumlah fasilitas pasar juga disebutkan tidak berfungsi.
“Kita mulai dari lantai dasar (pertama), di situ ada lift bergerak, awalnya berfungsi tapi kini lift tersebut sudah mati,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (18/1/2024).
Kemudian menurut Suastika, memasuki lantai dua yang peruntukannya untuk pedagang kuliner, tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukung, namun disewakan untuk pedagang. Misalnya tidak adanya tempat mencuci, sani tasi yang tidak mendukung dan tidak adanya fasilitas-fasilitas lainnya.
“Yang menjadi pertanyaan, kenapa itu dikoñtrakkan sementara fasilitas pendukung tidak ada. Ini kan tidak benar,” imbuhnya.
Temuan yang lebih mencenganggkan lagi saat dirinya melakukan pengecekan ke lokasi adalah beralih fungsinya pasar menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP).
Fakta ini ditemukan Suastika saat dirinya mengecek di lantai tiga pasar Banyuasri. Lantai tiga telah disulap menjadi MPP yang sejatinya, gedung itu dibangun menggunakan anggaran milayar rupiah kegunaannya untuk pasar.
“Ini sudah jelas-jelas salah peruntukan. Lihat saja pada prasasti peresmian, disebutkan pasar Banyuasri, berarti kan untuk atifitas jual beli antara pedagang dan pembeli. Lalu kenapa tiba-tiba digunakan untuk kantor MPP. Ini sangat-sangat berpotensi merugikan negara,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya meminta pihak APH untuk segera menindak lanjuti temuan tersebut karena menurutnya dari fakta-fakta yang ditemukan, berpotensi merugikan keuangan negara. Suastika juga menyebutkan, pihaknya melakukan pengecekan pasar Banyuasri karena banyaknya masukan dari masyarakat.
Sebelumnya, Pemkab Buleleng meresmikan penggunaan Pasar Banyuasri, Buleleng tersebut pada 30 Maret 2021. Namun pada tahun 2023, Pemkab Buleleng lantai tiga Pasar Banyuasri menjadi Mal Pelayanan Publik.
Pembangunan MPP Pasar Banyuasri menggunakan anggaran BKK Provinsi Bali sebesar Rp 8 Milyar. Dengan rincian, Rp 4,5 milyar untuk pembangunan MPP di lokasi (lantai 3 Pasar Banyuasri) dan sisanya Rp 3,5 Milyar untuk sarana dan prasarana penunjang MPP.
(ded)
